Bali, Indonesia
Posts

Fuckin Dumb Government

October 18, 2026
0:00
Aku biasanya nulis di blog ini soal server, optimasi database, troubleshooting infrastruktur hosting, atau dinamika kerjaan sehari-hari. Tapi tulisan kali ini beda. Jauh lebih panas, jauh lebih vulgar, dan lahir dari rasa muak yang udah bener-bener mampir ke ubun-ubun. Sebagai warga negara biasa yang tiap bulan taat bayar pajak, cari makan sendiri tanpa subsidi negara, dan hidup di tanah air ini, ngeliat dagelan politik dan bobroknya tata kelola pemerintahan sekarang rasanya bikin pengen teriak tiap kali buka portal berita. Kita perlu ngomongin ini secara jujur, telanjang, dan eksplisit: figur Prabowo Subianto, bukan cuma sebagai presiden di atas kertas, tapi juga kapasitas personalnya yang makin ke sini makin keliatan zonk.
Mari kita buka kartu secara objektif ke masa Pilpres kemarin. Dari 3 calon presiden yang ada saat itu, jujur aja banyak dari kita—termasuk aku—yang sempat mikir: "Prabowo ini kayanya opsi yang much better lah." Dasar pemikirannya saat itu sederhana dan masuk akal:
  1. Programnya Terlihat Masih Achievable: Dibandingkan dengan paslon lain yang narasinya sering berubah-ubah, inkonsisten, atau terlalu mengawang-awang dengan janji populis yang nggak masuk akal secara fiskal.
  2. Bukan Petugas Partai: Ini poin plus terbesar. Dia adalah Ketua Umum partainya sendiri. Secara logika politik, orang yang megang kendali partai nggak bakal bisa disetir seenak jidat oleh oligarki atau dalang di belakang layar.
  3. Latar Belakang Militer: Ekspektasinya adalah ketegasan, kedisiplinan eksekusi, dan keberanian membongkar kartel birokrasi yang bobrok.
  4. Legacy Jokowi: Dia memposisikan diri sebagai penerus langsung Jokowi. Asumsinya, dia sudah "diajari", sudah paham peta jalan proyek strategis nasional, dan transisinya bakal mulus tanpa guncangan berarti.
Tapi ternyata, seluruh asumsi itu salah besar. Begitu dilantik dan memegang tongkat komando, borok ketidakmampuannya langsung menyembur ke mana-mana.
Tanda bahaya pertama langsung terlihat dari hari pertama pembentukan kabinet: kementeriannya gendut banget. Jumlah kementerian dan badan setingkat menteri dimekarkan secara gila-gilaan sampai puluhan pos baru. Nomenklatur dipecah-pecah cuma demi satu tujuan murahan: bagi-bagi jatah kekuasaan dan balas budi ke koalisi gemoy. Sebagai orang yang bergerak di industri IT, melihat struktur kementerian yang tambun ini rasanya bikin sakit kepala. Untung aku bukan ASN yang harus ngurusin proyek migrasi instansi pemerintah. Bayangin betapa kacaunya ribuan website kementerian yang harus dirombak, ganti domain .go.id, ubah struktur database, migrasi data lintas kementerian yang baru dipecah, sampai ganti kop surat dan seragam dinas. Semua itu makan biaya triliunan rupiah uang rakyat hanya untuk membiayai inefisiensi administratif, sewa gedung baru, mobil dinas baru, dan gaji staf-staf titipan yang kerjanya nggak jelas. Birokrasi yang harusnya dipangkas biar gesit (agile), malah dibikin makin gemuk, lambat, dan tumpang tindih.
Lalu kita masuk ke masalah paling krusial yang menguras urat nadi keuangan negara: Makan Bergizi Gratis (MBG). Demi membiayai program populis ini, pemangkasan anggaran terjadi di mana-mana. Mau sektor pendidikan, riset, sampai operasional kementerian strategis disunat habis. Walaupun istana berkali-kali mengeluarkan jurus klarifikasi klise "tidak ada pemangkasan", fakta di lapangan jelas: ruang fiskal negara dicekik demi satu proyek mercusuar ini. Ide memberi makan anak sekolah sebenarnya punya niat baik, dan negara-negara maju memang banyak yang menerapkan school lunch program. Bahkan program ini terinspirasi langsung dari PMT-AS (Program Makanan Tambahan Anak Sekolah) yang dicetuskan mertuanya sendiri, Soeharto, pada dekade 90-an. Tapi bukannya belajar dari kekurangan PMT-AS masa lalu dan memperbaikinya, MBG versi sekarang justru menyunat 3 prinsip desain fundamental yang dulu bikin PMT-AS bisa berjalan rasional:
Apakah problem utama anak-anak di seluruh pelosok Indonesia itu cuma "nggak makan siang"? Jelas tidak. Masalah mendasar gizi buruk di Indonesia adalah stunting pada usia emas 1.000 hari pertama (balita) dan sanitasi air bersih yang buruk. Menjejalkan makan siang ke anak usia sekolah tanpa menyelesaikan problem stunting di usia balita adalah tindakan menambal perahu bocor dari atas geladak.
Targetnya dipukul rata secara ngawur. Anak-anak keluarga kaya di sekolah elit kota besar ikut dijatah makanan catering yang sama dengan anak-anak kurang gizi di pelosok pedalaman. Anggaran ratusan triliun rupiah menguap tanpa efisiensi targeting.
PMT-AS era 90-an memberdayakan dapur desa, warung lokal, ibu-ibu PKK, dan komoditas pangan petani setempat. Perputaran uangnya bertahan di desa. Sedangkan MBG sekarang? Malah didominasi skema sentralisasi dapur, monopoli vendor catering besar, dan distribusi logistik panjang yang akhirnya memicu rentetan kasus basi dan keracunan massal di berbagai daerah. Uangnya bukan dinikmati petani lokal, tapi dinikmati konglomerat rekanan kekuasaan. Buat kalian yang mau paham bedah komparasi mendalam antara PMT-AS era Soeharto vs MBG sekarang secara data dan saintifik, tonton video ini:
Tonton langsung di YouTube: https://youtu.be/G-BtuHAiz3c
Salah satu hal paling memuakkan dari kepemimpinan saat ini adalah gejala NPD (Narcissistic Personality Disorder) yang dipertontonkan secara vulgar di ruang publik. Beliau ini seperti sosok yang haus validasi tiada henti. Di mana-mana narasinya selalu: "Ini saya yang sudah lakukan...", "Ini berkat inisiatif saya...". Momen sakral kenegaraan seperti upacara 17 Agustus atau peringatan hari besar nasional bahkan dibajak menjadi ajang pamer muka dan promosi diri. Nggak berhenti di situ, kegilaan personal branding ini merembet ke hal-hal yang bikin geleng-geleng kepala. Istilah-istilah publik yang sudah mapan puluhan tahun diubah seenak jidat biar nyambung sama nama programnya. Paling keterlaluan: Dapur umum untuk korban bencana alam diubah namanya jadi Dapur MBG! What the actual fuck? Dari zaman dahulu kala, yang namanya dapur umum tanggap darurat bencana ya namanya dapur umum. Mau itu diinisiasi oleh relawan, TNI, BNPB, atau patungan warga, istilahnya adalah dapur umum kemanusiaan. Mengganti nama dapur darurat korban bencana demi branding program politis presiden adalah tingkah paling menjijikkan, narsis, dan tuna empati yang pernah tercatat dalam sejarah kepresidenan Indonesia.
Pola pikir kepemimpinan ini benar-benar aneh: alih-alih memperbaiki apa yang sudah ada, dia malah bikin entitas saingan baru. Tiba-tiba muncul wacana bikin "Sekolah Rakyat", "Sekolah Garuda", sampai "Koperasi Merah Putih". Anjir... negara kita ini sudah punya ribuan Sekolah Negeri (SDN, SMPN, SMAN/SMKN) dan Perguruan Tinggi Negeri (PTN)! Banyak di antaranya yang atap ruang kelasnya mau roboh, jembatan penyeberangan anak sekolah putus, dan gaji guru honorernya cuma 300 ribu per bulan. Kalau memang negara punya anggaran berlimpah, kenapa nggak 100% gratiskan biaya operasional sekolah dan kampus negeri yang sudah ada? Kenapa nggak perbaiki fasilitasnya biar setara sekolah internasional? Kalau yang diincar adalah konsep asrama (boarding school) untuk mencetak kader unggul dari keluarga kurang mampu, kenapa nggak upgrade sistem KIP (Kartu Indonesia Pintar) jadi semacam kartu akses beasiswa tempat tinggal dan asrama layak bagi para pencari ilmu? Kenapa harus selalu bikin entitas baru yang boros APBN cuma demi monumen ego dan memahat nama penguasa di plakat peresmian? Kontol banget logika birokrasinya.
Sebagai pemimpin tertinggi negara dengan 280 juta penduduk, cara beliau memverifikasi informasi sungguh memalukan. Hampir di setiap pidato atau tanggapan isu krusial, kalimat pembukanya selalu:
  • "Katanya..."
  • "Saya dapat kabar..."
  • "Laporan yang saya terima..."
Bukannya verifikasi data secara langsung ke lapangan atau membaca laporan intelijen independen, beliau malah menelan mentah-mentah bisikan dari staf khusus dan lingkaran penjilat di sekelilingnya. Apa bedanya dengan Firaun zaman kuno yang seluruh keputusannya disetir oleh bisikan para penasihat istana yang bermuka dua? Dan tolong hentikan alasan pembenaran kalau beliau itu orang tua yang wajar kalau "gaptek". Aku sama sekali nggak setuju ada orang gaptek. Yang ada adalah orang malas belajar. Masak seorang presiden di era kecerdasan buatan dan internet satelit nggak bisa mengoperasikan smartphone sendiri? Nggak bisa buka medsos untuk melihat suara riil rakyat tanpa filter protokoler istana? Jangan cuma hidup di dalam gelembung laporan ABS (Asal Bapak Senang) dari jenderal dan menteri penjilat.
Kekacauan ini disempurnakan dengan pembentukan Badan Komunikasi Kepresidenan (Bakom) yang diisi oleh figur-figur yang asal bunyi. Setiap kali ada krisis nasional, jubir dan pejabat komunikasinya bukannya meredakan situasi, tapi malah mengeluarkan pernyataan yang blunder, salah omong, dan memperkeruh suasana. Lihat bagaimana penanganan kasus Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla), bencana banjir bandang, erupsi gunung, dan krisis lingkungan dari Aceh di barat sampai Papua di timur. Penanganannya lamban, koordinasinya kacau, dan pencegahannya nol besar. Negara ini sedang babak belur dihantam berbagai musibah dan kelesuan daya beli, tapi presidennya sangat jarang turun langsung ke lapangan dengan empati yang nyata. Sekalinya turun ke masyarakat, tebak apa yang dilakukan? Malah promosi dan kampanye program MBG lagi. Benar-benar tone deaf to the maximum level.
Biar jelas: Aku bukan penganut Jokowisme, bukan pendukung buta Jokowi, dan bukan pula simpatisan partai manapun. Tapi kalau kita bandingkan secara telanjang dan jujur di lapangan, cara kerja, kecepatan eksekusi, dan kepekaan situasi Jokowi jauh lebih masuk akal dibandingkan dagelan yang kita tonton hari ini. Apa yang kita saksikan sekarang adalah potret kepemimpinan orang tua uzur yang terjebak dalam delusi kejayaan masa lalu, tidak kompeten mengelola negara modern yang kompleks, tapi luar biasa defensif dan haus akan sanjungan semu. Sebagai warga negara yang waras, kita nggak boleh terus-menerus dininabobokan oleh retorika patriotisme palsu dan nasionalisme sempit yang dipakai buat menutupi ketidakmampuan kerja. Pemerintahan yang bodoh dan tuli terhadap penderitaan rakyatnya tidak layak mendapatkan rasa hormat. Fuckin dumb government.